Page

Jumat, 20 April 2012

Ke Markas PBB, Nonton Langsung Sidang Umum Tanpa Suara dan Tak Boleh Memotret

Ke Markas PBB, Nonton Langsung Sidang Umum
Tanpa Suara dan Tak Boleh Memotret
  
 NEWYORK (RP) - Rombongan Outstanding Student for The World Kemenlu 2011 dapat kesempatan langka.

Pelajar berprestasi internasional dari sembilan provinsi itu bisa melihat langsung proses sidang di General Assembly United Nations Rabu (9/11) waktu New York (Rabu 9/11 dinihari WIB).

Rombongan ini melihat sidang PBB itu dari atas balkon dengan tanpa suara dan tak boleh memotret. ‘’Selamat datang di tanah internasional. Di sini kita sudah bukan di Amerika,’’ ujar Ellie Hobeika, staf Sekretariat Jendral PBB yang menyambut rombongan.

Ruang sidang Majelis Umum PBB memiliki pola melingkar dengan tempat duduk untuk delegasi per negara. Jumlahnya 193 negara ditambah Palestina dan Vatikan sebagai observer (pengamat). 

 ‘’Urutan duduknya tak berdasar alfabet atau penyumbang terbesar, tapi dikocok seperti undian,’’ kata Ellie.

Masing-masing negara anggota memang harus menyumbang ke PBB sebagai bagian dari kewajiban internasional. Sumbangan terkecil menurut Ellie adalah 22 ribu dolar AS per tahun.

‘’Negara-negara kecil seperti Zaire, Liberia atau Albania tentu tak bisa menyumbang banyak,’’ katanya.

Komplek markas besar PBB terdiri dari empat gedung utama. Luasnya mencapai 18 hektare.

‘’Dulu sebelum dibangun, di sini adalah slaughter house (tempat penyembelihan hewan),’’ kata Ellie yang berasal dari Libanon itu. Gedung mulai dibangun pada 1947 saat pengusaha John D Rocckerfeller menyumbangkan dana untuk PBB dan selesai dua tahun setelahnya. Bagian gedung yang tertinggi mencapai 153,9 meter dengan 39 lantai.

Di salah satu bagian gedung, Ellie menunjukkan koleksi ranjau-ranjau darat yang sedang ‘’diperangi’’ PBB. Ranjau itu beraneka bentuk.

‘’Ini ranjau yoyo, harganya hanya sekitar tiga dolar AS (sekitar Rp27 ribu, red) tapi sangat mengerikan karena menargetkan anak-anak kecil sebagai sasaran,’’ katanya. Ranjau yoyo sering digunakan dalam konflik di negara negara Afrika.

Ellie lantas mengajak JPNN dan tim ke ruang yang sangat penting bagi tata pergaulan internasional.

Yakni, ruang Security Council atau Dewan Keamanan PBB. Di ruangan itu, keputusan untuk memerangi atau memberi sanksi pada suatu negara diambil. Dewan Keamanan memiliki lima anggota tetap yakni AS, Inggris, Cina, Rusia, dan Prancis dan 10 anggota tak tetap.

‘’Di ruangan ini sebuah perang bisa dicegah atau justru dimulai. Di sini juga tempat mengeluarkan sanksi internasional  seperti untuk Iran dan Libya yang baru saja dikeluarkan,’’ kata Ellie.

Pengamanan ruang Security Council lebih ketat dibanding bagian gedung yang lain karena tentu bagian ini lebih strategis menjadi target serangan terorisme.

Di lantai paling bawah, ada toko souvenir resmi PBB. Yang dijual adalah oleh-oleh khas dari 193 negara anggota PBB. Barang dari Indonesia yang dijual di situ adalah koleksi mutu manikam dan intan dari Martapura, Kalimantan Selatan. Kalung-kalung itu dijual dengan harga terendah 399 dolar AS (sekitar Rp3,6 juta).

Rombongan OSTW juga berkesempatan diskusi dengan pimpinan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) di kantornya. UNESCO adalah badan dalam PBB yang fokus pada isu pendidikan, kebudayaan dan komunikasi.

‘’Youth and better generation are our main focus (pemuda dan generasi masa depan adalah prioritas utama kami, red),’’ ujar Senior Officer UNESCO Suzanne Bilello. Suzanne agak terperangah saat masing-masing tim OSTW memperkenalkan diri.

‘’Anda semua hebat, ada yang juara Olimpiade Biologi, Olimpiade Robot, Olimpiade Debat. Wow luar biasa,’’ katanya.

UNESCO juga ‘mewawancarai’ tim soal kurikulum pendidikan di Indonesia. Ruth Nainggolan dari SMA 81 Jakarta mengeluhkan sistem SMA di Indonesia yang hanya menjuruskan siswa jadi IPA dan IPS.

‘’Saya lihat SMA di AS sangat asyik, bisa memilih sendiri pilihan studi yang diinginkan,’’ kata anggota tim debat bahasa Inggris di Skotlandia ini.

Wisnu Aryo Setyo dari Bandung menambahkan, soal ujian nasional yang dibuat setara antara soal untuk siswa SMA di Jakarta dan siswa SMA di Papua. ‘’Padahal akses untuk pendidikan tentu beda. Bisakah UNESCO bertindak untuk hal ini,’’ katanya.

Menurut Suzanne, UNESCO tak bisa langsung ikut campur dalam penentuan kurikulum sekolah di negara-negara anggota PBB. ‘’Tapi kami bisa membahasnya di konferensi-konferensi para pendidik yang rutin kami adakan,’’ katanya.

Pimpinan rombongan Firdaus Dahlan dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri justru bangga dengan kejujuran siswa Indonesia di depan pimpinan UNESCO.

‘’Ini menunjukkan freedom of speech atau kebebasan berpendapat di kalangan siswa Indonesia. Itu pilar demokrasi yang penting,’’ katanya.(rdl)
Posting Komentar